PAPER MONOPOLI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

 MONOPOLI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PENDAHULUAN

    PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.
Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki.
Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


PEMBAHASAN

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk  didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.
Secara umum perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena di konotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.
Pemerintah mengeluarkan suatu iklan layanan masyarakat yang memberikan pesan kepada masyarakat untuk selalu bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua tokoh berbicara mulai dari lingkungan kepresidenan hingga ke tokoh-tokoh masyarakat. Semuanya menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan listrik. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat bahkan telah memberikan perintah kepada seluruh pemerintah daerah untuk membuat semacam peraturan daerah (perda) yang mengatur penggunaan listrik di daerahnya masing-masing.
Ketergantungan terhadap BBM dan harga minyak dunia menyebabkan subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelistrikan ini menjadi semakin mahal. Jika menambah generator pembangkit baru yang berbahan bakar dari minyak fosil, sudah pasti subsidi dari pemerintah akan semakin membengkak.
Kemajuan kelistrikan nasional sebenarnya juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat terutama yang diwakili melalui lembaga-lembaga yang memiliki fungsi untuk mengadvokasi dan sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Keberadaan lembagalembaga ini sebenarnya pula didasarkan pada fundamental hukum yang selama ini diciptakan sendiri oleh pemerintah. Ini berarti perangkat hukum dalam persoalan perlindungan konsumen terutama untuk kasus salah satu pelayanan publik yang selama ini dipegang oleh PT. PLN (Persero) sudah ada, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Aturan pelaksanaan dan termasuk pula dalam
penyelenggaraan peran aktif dari masyarakat juga sudah di atur secara lengkap. Peran
ataupun fungsi dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam mengadvokasi
keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup kuat
berdasarkan keberadaan perangkat hukum tersebut. Kualitas sumberdaya manusia yang
menjadi elemen utama dalam lembaga-lembaga perlindungan konsumen tersebut juga tidak
perlu diragukan lagi. Saluran informasi masyarakat yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan
untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga-lembaga ini dalam memberikan advokasi
kepada masyarakat sehubungan dengan buruknya pelayanan publik.

PENUTUP
Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Contoh kasus etika bisnis: Monopoli – PT. Perusahaan Listrik Negara.  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-monopoli-%E2%80%93-pt-perusahaan-listrik-negara/. [serial Online]. Diakses pada 31 Oktober 2013.
Kurniawati, Bernadetta Anggreni Dian. 2011. Kasus Monopoli yang Dilakukan Oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN). http://nenygory.wordpress.com/2011/05/30/kasus-monopoli-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-listrik-negara-pt-pln/. [Serial Online]. Diakses pada 07 November 2013.